Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
KILASVIRAL.COM – Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menganggap undangan Presiden Joko Widodo mengajak makan siang tiga capres peserta Pilpres 2024 sebagai diplomasi meja makan ala Jokowi.
Ray menduga diplomasi meja makan akhirnya dilakukan Jokowi lantaran presiden begitu merasakan soal riak protes terhadapnya mengenai netralitasnya yang dianggap memihak salah satu calon.
“Kemungkinan presiden telah mendengar makin naiknya rasa ketidakpercayaan masyarakat akan jurdilitas pilpres.
Salah satu sebabnya terlihat dari pertanyaan apakah presiden bisa netral atau tidak,” kata Ray saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Ketidakpercayaan publik akan netralitas presiden akan berdampak langsung pada sikap penerimaan masyarakat atas hasil pemilu.
“Betapa pun misalnya pelaksanaan pemilu telah dilakukan dengan cara yang sesuai atauran, tapi tanpa rasa percaya masyarakat atas suasananya, akan dapat berakibat pada sikap negatif masyarakat atas hasil pilpres,” ujar Ray.
Ray menuturkan, makin meninggi perbincangan atas netralitas presiden juga menunjukan makin berkurangnya rasa percaya pada presiden sendiri.
“Jika tidak disikapi hati-hati, tentu akan dapat berdampak pada pemerintahan Jokowi sendiri.
Masalahnya bukan lagi sekedar mempertanyakan netralitas presiden, tapi bisa meningkat ke soal tata kelola pemerintahan,” papar Ray.
Oleh karena itu, ia memprediksi diplomasi meja makan, rasanya tidak akan cukup jika hanya berhenti sampai di situ.
Sebab, lanjut Ray, salah satu faktor keraguan itu muncul akibat seringnya masyarakat mengkonsumsi antara ucapan dan tindakan yang tidak seiring.
“Kata-kata yang diucapkan tentang apa, tindakannya tentang itu. Netralitas jangan berhenti di lisan, dan selesai di meja makan.
Tapi harus mewujud dalam tindakan. Kata-kata mulai diragukan,” kata Ray.
Ray mengimbau Jokowi sebaiknya mengungkapkan langkah-langkahnya untuk memastikan netralitas presiden tetap terjaga.
Dimana termasuk di dalamnya menjaga netralitas seluruh aparat negara yang berada di bawah kekuasaannya.
“Presiden harus mencontohkan bahwa seluruh kekuasaan yang berada di dalam genggamannya tidak akan dipergunakan untuk mengutamakan dan membantu capres tertentu,” kata Ray.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
