Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
KILASVIRAL.COM, GAMBIR – Komisi D DPRD DKI Jakarta minta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer pada tahun 2024 mendatang.
Guna mendukung program penanggulangan banjir di ibu kota, DPRD DKI telah menyetujui anggaran senilai Rp2,85 triliun untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam Raperda APBD 2024.
“Konsentrasi penanganan banjir di Ciliwung, karena ada banyak rumah dan warga yang tinggal di sekitar sungai Ciliwung harus mendapatkan perlindungan dari banjir,” ucap Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023).
Ida menyebut, normalisasi sepanjang 17 kilometer itu merupakan kegiatan lanjutan dari 16 kilometer yang sebelumnya telah dikerjakan sejak 2013 lalu.
Adapun pengerjaan normalisasi sungai ini sempat mangkrak di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Oleh karena itu, politikus senior PDI Perjuangan ini berharap, Heru Budi bisa menyelesaikan 17 kilometer normalisasi di tahun depan sesuai target pemerintah pusat.
“Mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian daei rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Sebagai informasi, pengerjaan normalisasi sepanjang 17 kilometer itu nantinya bakal melintasi 18 kelurahan di ibu kota, yaitu Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, dan Bidara Cina.
Kemudian, Kelurahan Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.
Pengerjaan normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi kondisi normal, yaitu 30 meter sampai 50 meter.
Adapun ruang lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi penguatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar enam hingga delapan meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, hingga penataan kawasan di sekitarnya.
“Sehingga kapasitas tampung alir bisa ditingkatkan dari 200 m3/s menjadi 570 m3/s,” tuturnya.
Dalam upaya penanggulangan banjir, Ida juga minta Dinas SDA DKI menggandeng sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki lahan tak terpakai ujtuk dibuat waduk atau embung.
Sebab, tahun depan tidak ada alokasi anggaran pembelian lahan untuk pembuatan waduk atau embung.
“Bisa kerja sama antar Dinas SDA dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk memanfaatkan lahan sehingga Dinas SDA tidak perlu lagi membeli lahan,” kata Ida
“Lahan milik SKPD lain itu bisa dimaksimalkan untuk pembuatan waduk atau embung,” sambungnya.
Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News
