KILASVIRAL.COM – PDIP akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas tentang Wali Kota Solo yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka.
PDIP mencap putra Presiden Jokowi itu sebagai pembangkang karena membelot ke kubu lawan di Pilpres 2024, yakni menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Padahal, PDIP bersama PPP, Perindo dan Hanura telah bulat mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres cawapres.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora, Garuda dan Prima itu pun bereaksi.
Namun, kubu Prabowo menanggapinya dengan santati tanpa menyerang balik.
Pembangkang
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menyebut Gibran telah melakukan pembangkangan karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hal ini terkait langkah Gibran yang secara resmi telah menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Sebab, Basarah menegaskan Megawati sebagai pemegang mandat Kongres PDIP telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai,” kata Basarah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023), dikutip dari Tribunnews.
Basarah menjelaskan dalam sebuah organisasi apapun termasuk partai politik memiliki aturan main.
Sebagai kader banteng, Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.
Dia menyebut Megawati memiliki hak prerogatif untuk memutuskan pasangan capres dan cawapres yang diusung berdasarkan amanat Kongres.
“Bu Mega menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan oleh Kongres untuk memutuskan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sebagai capres dan cawapres,” jelas Basarah.
Sehingga, Basarah menuturkan seluruh pilar partai harusnya mematuhi dan mendukung keputusan Megawati.
